IQNA

“Masjid bersejarah ini berusia lebih dari 600 tahun dan telah menjadi salah satu pusat ilmu Islam terpenting di wilayah Jammu dan Kashmir selama berabad-abad,” menurut IQNA, mengutip trtarabi.com.

Langkah pihak berwenang India tersebut telah banyak dikecam luas. Kritikus menyebut penutupan masjid ini sebagai bantahan terhadap klaim hak asasi manusia dan kebebasan beragama oleh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.

Pemerintah Modi mengklaim bahwa masjid itu adalah tempat protes dan bentrokan yang mengancam keamanan wilayah Kashmir yang disengketakan dan oleh karena itu harus ditutup.

Tindakan pihak berwenang India terhadap Muslim Kashmir tidak hanya menyebabkan penutupan masjid dan pusat keagamaan, serta pembatasan kegiatan normal mereka, tetapi juga menyebabkan pemutusan alat komunikasi.

Januari lalu, pemerintah memutuskan untuk memutus sambungan telepon dan internet di daerah tersebut. Beberapa organisasi hak asasi manusia, termasuk Human Rights Watch, mengecam langkah pemerintah India. Organisasi tersebut menyatakan bahwa tindakan pemerintah India itu diambil karena takut mengungkap pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Muslim di Kashmir.

Sebagian wilayah Kashmir berada di bawah kendali pemerintah India, dan New Delhi menyebutnya Jammu dan Kashmir. Berbagai kelompok di kawasan itu telah berperang sejak 1989 melawan apa yang mereka sebut "pendudukan India."

Penduduk wilayah mayoritas Muslim telah berusaha untuk bergabung dengan Pakistan sejak India memperoleh kemerdekaan pada tahun 1947. Pada tanggal 5 Agustus 2019, Pemerintah India mencabut Pasal 370 Konstitusi; Pasal ini menjamin otonomi wilayah Jammu dan Kashmir. Kini wilayah ini dibagi menjadi dua bagian utama, yang dikelola oleh pemerintah federal. (HRY)

4022915